Adi Nugroho - detikNews
"Itu nanti hari Senin KPK diundang ke Komisi III. Yang penting dari proses pemberantasan mafia hukum dan pajak itu bagaimana KPK bisa mengusut mafia hukum dan pajak terutama kasus Gayus di 151 perusahaan itu," ujar ketua Panja Mafia Pajak Tjatur Sapto Edy di Kantor KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (25/1/2011).
Tjatur bertemu Ketua KPK Busyro Muqoddas dan Sekjen KPK Bambang Sapto. Politisi PAN ini datang ke KPK untuk memberi masukan tentang strategi terarah KPK untuk menyelamatkan kekayaan negara.
"Kami datang untuk memberi masukan tentang road map KPK supaya KPK bisa lebih terarah dalam menyelamatkan kekayaan negara yang selama ini KPK hanya mengandalkan pengguna masyarakat," kata Tjatur.
KPK, lanjut Tjatur, harus memiliki visi dan arah sendiri untuk menyelamatkan keuangan negara dalam jumlah besar. "Terutama menyelamatkan keuangan negara dalam jumlah besar sebagaimana yang disebut kawan-kawan sebagai big fish," tutur Tjatur.
Tjatur membantah pertemuan itu membahas kasus Gayus Tambunan. Dalam pertemuan itu dia diminta untuk memberi masukan tentang kebijakan KPK jangka panjang.
"Kita tidak bahas soal kasus (Gayus). Tapi kita diminta memberi masukan tentang kebijakan KPK jangka panjang bagaimana mempersiapkan KPK dalam hal penyamaan visi dan misi dengan penegak hukum lainnya," tutup dia.
______________________________
Bahas Gaji, Rapat DPR-Gubernur BI Pindah ke Hotel Aryaduta
Herdaru Purnomo - detikFinance
Herdaru Purnomo - detikFinance
Jakarta - Rapat dengar pendapat Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang membahas Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) 2011 dilakukan secara tertutup di Hotel Aryaduta. Semula, rapat tertutup ini diagendakan di Gedung DPR-RI pada Selasa (25/1/2011) pukul 14.00 WIB.
"Ya rapatnya ada bahas ATBI 2011, tetapi dilakukan di Hotel Aryaduta," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR, Achsanul Qasasih kepada detikFinance di Jakarta, Selasa (25/1/2011).
Menurut Achsanul, rapat tersebut dilakukan secara tertutup karena terdapat bahasan mengenai anggaran baik operasional maupun kebijakan.
"Rapat dilaksanakan secara tertutup. Tetapi silahkan saja jika ada yang ingin meliput," tuturnya.
Belasan wartawan cetak dan elektronik yang telah hadir di DPR di Gedung DPR pun merasa kecewa akibat pemindahan jadwal tersebut.
Seperti diketahui, dalam usulan ATBI 2011, BI mengusulkan kenaikan gaji pegawai hingga 7% dan kenaikan tunjangan prestasi sebesar 2,5%. Masalah gaji Gubernur BI kini juga menjadi sorotan karena ternyata besarannya lebih tinggi dari gaji presiden.
Gaji Gubernur BI pada tahun 2006 sebesar Rp 265 juta, dan selalu naik menyesuaikan dengan inflasi. Gaji itu lebih tinggi dibandingkan gaji Presiden SBY yang 'hanya' Rp 62 juta per bulan dan sudah tidak naik dalam 7 tahun terakhir.
Selain gaji pokok, Gubernur BI juga masih mendapatkan tunjangan-tunjangan lain dan juga kartu kredit tanpa batas atau unlimited. DPR berpendapat gaji dan tunjangan Dewan Gubernur BI akan dikaji ulang apakah masih tepat diberikan atau tidak
"Ya rapatnya ada bahas ATBI 2011, tetapi dilakukan di Hotel Aryaduta," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR, Achsanul Qasasih kepada detikFinance di Jakarta, Selasa (25/1/2011).
Menurut Achsanul, rapat tersebut dilakukan secara tertutup karena terdapat bahasan mengenai anggaran baik operasional maupun kebijakan.
"Rapat dilaksanakan secara tertutup. Tetapi silahkan saja jika ada yang ingin meliput," tuturnya.
Belasan wartawan cetak dan elektronik yang telah hadir di DPR di Gedung DPR pun merasa kecewa akibat pemindahan jadwal tersebut.
Seperti diketahui, dalam usulan ATBI 2011, BI mengusulkan kenaikan gaji pegawai hingga 7% dan kenaikan tunjangan prestasi sebesar 2,5%. Masalah gaji Gubernur BI kini juga menjadi sorotan karena ternyata besarannya lebih tinggi dari gaji presiden.
Gaji Gubernur BI pada tahun 2006 sebesar Rp 265 juta, dan selalu naik menyesuaikan dengan inflasi. Gaji itu lebih tinggi dibandingkan gaji Presiden SBY yang 'hanya' Rp 62 juta per bulan dan sudah tidak naik dalam 7 tahun terakhir.
Selain gaji pokok, Gubernur BI juga masih mendapatkan tunjangan-tunjangan lain dan juga kartu kredit tanpa batas atau unlimited. DPR berpendapat gaji dan tunjangan Dewan Gubernur BI akan dikaji ulang apakah masih tepat diberikan atau tidak
oleh Adhinda Milla Hanifah
No comments:
Post a Comment