NILAI-NILAI PACASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA DAN DASAR NEGARA

Nilai-nilai pancasila yang terkandung dalamnya merupakan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Nilai-nilai ini yang merupakan nilai dasar bagi kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan.

Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bersifat objektif dan subjektif, artinya hakikat nilai-nilai Pancasila bersifat universal (berlaku di manapun).

Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif berarti:

1.      Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri memiliki makna yang terdalam menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum universal dan abstrak.

2.      Inti dari nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia.

3.      Pancasila yang terkandung salam Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah Negara yang mendasar (sumber dari segala sumber hukum di Indonesia)

Sedangkan nilai Pancasila bersifat subjektif (bergantung pada bangsa Indonesia sendiri) berarti:

1.      Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia.

2.      Nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia

3.      Nilai-nilai Pancasila merupakan kepribadian bangsa.

Sebagai ideologi yang tidak diciptakan oleh Negara, menjadikan Pancasila sebagai ideologi juga merupakan sumber nilai, sehingga merupakan asas kerohanian bagi tertib hukum Indonesia dan suasana kebatinan dari UUD 1945 serta mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar Negara.

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Pancasila sebagai sumber nilai menunjukkan identitas bangsa Indonesia yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, hal ini menandakan bahwa bangsa Indonesia menolak segala bentuk penindasan, penjajahan dari satu bangsa terhadap bangsa yang lainnya.

Pancasila juga sebagai paradigma pembangunan, maksudnya sebagai kerangka piker, sumber nilai, orientasi dasar, sumber asas serta arah dan tujuan dari suatu proses dalam suatu bidang tertentu.

Pembangunan di segala bidang selalu mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Di bidang politik misalnya, Pancasila menjadi landasan bagi pembangunan politik dan dalam prakteknya menghindarkan praktek-praktek politik tidak bermoral dan tidak bermartabat sebagai bangsa yang memiliki cita-cita moral dan budi pekerti yang luhur.

Di bidang hukum demikian halnya. Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum ditunjukkan dalam perumusan peraturan perundang-undangan nasional yang harus selalu memperhatikan dan menampung aspirasi rakyat (aspiratif). Dalam pembaharuan hukum, Pancasila sebagai cita-cita hukum yang berkedudukan sebagai peraturan yang paling mendasar di NKRI. Dengan demikian perlu diwujudkan suatu penegakan hukum secara adil, perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap setiap warga Negara di hadapan hukum, dan menghindarkan penggunaan hukum dengan cara yang salah sebagai alat kekuasaan dan bentuk-bentuk manipulasi hukum lainnya.

Di bidang social budaya, Pancasila merupakan sumber normatif dalam pengembangan aspek social budaya yang mendasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan, ketuhanan, dan keberadaban. Untuk itu perlu diperhatikan pula etika kehidupan berbangsa yang bertolak belakang dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, memahami, menghargai, mencintai, dan saling menolong sesama manusia.

Di bidang ekonomi, Pancasila juga menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang berdasarkan atas nilai-nilai Pancasila selalu mendasarkan kepada nilai kemanusiaan, artinya pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Menghindarkan diri dari pengembangan ekonomi yang hanya berdasarkan pada persaingan bebas, monopoli yang dapat  menimbulkan penderitaan rakyat serta menimbulkan penindasan atas satu manusia dengan lainnya

oleh Annete Lupita/8H